Ini adalah blog dari mahasiswa IPb bernama R. Ifah Kholifah P. jurusan Family and consumer science

Implementasi Metodologi P4K

Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan Proyek P4K dimulai dengan menentukan lokasi-lokasi proyek yang didasarkan atas kosentrasi masyarakat miskin dan potensi sumberdaya lainnya. Kegiatan berikutnya adalah menentukan calon warga binaan (PNK), yang kemudian difasilitasi untuk membentuk kelompok yang disebut Kelompok Petani-nelayan Kecil (KPK), dengan jumlah anggota 8-16 orang pada suatu lokasi yang berdekatan.

Setelah KPK terbentuk, dilakukan survey rumah tangga PNK anggota KPK untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi keluarga PNK. Selanjutnya difasilitasi kursus/bimbingan, baik mengenai penyusunan rencana usaha bersama, pengelolaan usaha bersama (RUB), keterampilan, kerjasama antar KPK, dan sebagainya. Dengan adanya RUB, maka KPK difasilitasi untuk mendapatkan akses pelayanan perbankan (BRI).

P4K telah berlangsung dalam 3 (tiga) fase, yaitu: (a) Fase I (1979/1980 – 1985/1986); (b) Fase II (1989/1990 – 1997/1998), dan (c) Fase III (1998 – 2005). Pada Fase III, P4K melaksanakan kegiatan pengembangan sistem partisipatif dan berkelanjutan untuk membantu keluarga miskin di pedesaan sehingga mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mereka. Adapun indikator keberhasilan P4K melipiti:

1) Tumbuh dan berkembangnya sejumlah kelompok petani kecil (KPK) hingga mandiri, ditandai oleh:

  1. adanya pengurus dan anggota yang aktif,
  2. adanya dana bersama yang terus berkembang,
  3. adanya usaha-usaha bersama yang menguntungkan dan terus berkembang,
  4. adanya kerjasama kelompok yang saling menguntungkan dan terus berkembang;

2) Terintegrasinya program P4K ke dalam program pembangunan daerah. Secara keseluruhan, program P4K mencakup 126 kabupaten, 1.973 kecamatan dan 10.720 desa di 13 provinsi, yaitu Bengkulu, Riau, Sumsel, Lampung, Jabar, Bali, NTB, Kalsel, dan Sulsel. Pada akhir fase III, lokasi ditambah dengan Provinsi Naggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara dalam rangka pemulihan mata pencaharian masyarakat yang terkena dampak bencana Tsunami.

Output yang telah dihasilkan P4K sampai saat ini adalah:

1) Tumbuhnya 58.118 KPK yang tersidiri dari 7.216 KPK Pria (12,42%), 18.197 KPK Wanita (31,3%) dan 32.705 KPK Campuran (56,27%). Dengan rata-rata jumlahanggota KPK sebanyak 10 orang perwakilan keluarga dan dengan asumsi setiap keluarga memiliki anggota sebanyak 5 orang, maka P4K diperkirakan telah melayani tidak kurang dari 3 juta penduduk miskin di pedesaan. Hasil validasi terhadap KPK pada tahun 2004 menunjukkan bahwa secara kualitatif KPK yang masih dapat diharapkan untuk berkembang mencapai kemandirian dapat digolongkan menjadi 3 kategori, yaitu Kategori A sebanyak 814 KPK, Kategori B sebanyak 12.369 KPK, Kategori C sebanyak 31.762 KPK.

2) Sebanyak 152.716 rencana usaha bersama (RUB) telah disusun dan memperoleh kredit dari Bank Rakyat Indonesia dengan total nilai kredit mencapai Rp. 1.183,3 miliar. Sejumlah Rp. 963,4 miliar kredit untuk 116.078 RUB telah dilunasi, sedangkan sisanya sejumlah Rp. 219,9 miliar kredit untuk 36.638 RUB masih dalam proses pengangsuran dengan tingkat tunggakan mencapai Rp. 63,7 miliar oleh 20.851 KPK (5,4% terhadap total kredit yang direalisasi dan 29,0% terhadap sisa kredit).

3) Sebanyak 31.859 KPK talah memiliki tabungan di BRI dengan nilai mencapai Rp. 19,4 miliar, sedangkan sebanyak 28.100 KPK lainnya memiliki tabungan di kelompoknya dengan total tabungan mencapai Rp. 5,9 miliar.

4) Terbentuknya 1.066 gabungan/asosiasi KPK yang 205 diantaranya telah menjalankan mekanisme simpan-pinjam sebagai cikal-bakal Lembaga Keuangan Mikro di pedesaan, yang dimiliki, dikelola dan dikendalikan oleh anggota kelompok, yang notabene adalah para keluarga miskin di pedesaan, yaitu provinsi Jabar, Jateng, DIY, Jatim, NTB, Sumsel, dan Bengkulu.

5) Tumbuhnya 35 koeperasi yang berasal dari gabungan KPK di 3 provinsi (Jteng, Bali, NTB).

Pelajaran yang dapat dipetik dari pelaksanaan P4K adalah:

1) Penganggulangan kemiskinan tidak bisa dijalankan secara efektif hanya dengan memperbaiki ekonomi makro, tetapi harus bersama-sama dengan pelaksanaan program yang langsung menjangkau penduduk miskin.

2) Pada dasarnya petani-nelayan kecil bukanlah entitas yang tidak memiliki apa-apa (the have not), melainkan yang memiliki serba terbatas (the have little).

3) Penumbuhan kepercayaan diri petani-nelayan kecil merupakan titik masuk dari seluruh rangkaian membantu mereka keluar dari kemiskinan.

4) Kelompok anfinitas petani-nelayan kecil merupakan instrumen yang amat efektif bagi mereka sendiri untuk mampu keluar dari kemiskinan.

5) Petani-nelayan kecil yang bergabung dalam kelompok-kelompok swadaya memiliki kemampuan dalam mengelola kredit (credit management) dan memenuhi kelayakan untuk dilayani dari perspektif perbankan.

6) Model dua jalur pelayanan P4K telah teruji untuk ditempatkan sebagai “a model for rural poverty reduction system